1. Apa yang dimaksud dengan pencegahan ?
2. Apa saja syarat untuk dapat dilakukan pencegahan ?
3. Berapa lama jangka waktu pencegahan ?
4. Apakah pencegahan dapat mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak ?
5. Apa yang dimaksud dengan penyanderaan ?
6. Apa saja syarat penyanderaan ?
7. Kapan penyanderaan dilaksanakan ?
8. Berapa lama masa penyanderaan ?
9. Dimana tempat penyanderaan dilakukan ?
10. Siapa yang menanggung biaya penyenderaan ?
11. Apa saja yang termasuk dalam biaya penyanderaan ?
12. Apakah penyanderaan dapat mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak ?
13. Kemana gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penyanderaan dapat diajukan?
14. Berapa lama jangka waktu penyanderaan ?
15. Kapan gugatan penyanderaan tidak dapat diajukan ?
16. Apakah gugatan dapat menunda pelaksanaan penagihan pajak ?
17. Dalam hal bagaimana pengajuan permohonan rehabilitasi dan ganti rugi dapat dilakukan ?
18. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi nama baik ?
19. Berapa besarnya ganti rugi yang diberikan pejabat kepada Penanggung Pajak?
20. Kapan ganti rugi diberikan ?

Pencegahan, Penyanderaan, Gugatan, Dan Rehabilitasi

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap :

• PP yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
• PP diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Jangka waktu pencegahan adalah paling lama 6 (enam ) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam ) bulan.

Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan PP dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap :

• PP yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
• PP diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Penyanderaan dilaksanakan pada saat setelah Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh PP yang bersangkutan.

Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam ) bulan.

PP yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara.

Biaya penyanderaan dibebankan kepada Penanggung Pajak (PP) yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.

Termasuk biaya penyanderaan antara lain :

• Biaya selama dalam penyanderaan di rumah tahanan negara dan
• Biaya penangkapan dalam hal PP melarikan diri dari rumah tahanan negara.

Penyanderaan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak

Gugatan PP terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Gugatan untuk penyanderaan diajukan selama PP dalam penyanderaan.

gugatan untuk pelaksanaan penyanderaan tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir.

Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan Penagihan Pajak.

Dalam hal permohonan PP dikabulkan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi diajukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan.

Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Pejabat dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala nasional dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan PP.

Besarnya ganti rugi yang diberikan Pejabat kepada PP adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah ) setiap hari selama masa penyanderaan yang telah dijalaninya.

Ganti rugi diberikan paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya permohonan PP diajukan.