1. Apakah yang dimaksud dengan Surat Tagihan Pajak (STP) ?
2. Apa saja dasar penerbitan STP ?
3. Bagaimana cara penyampaian STP ?
4. Kapan batas waktu pelunasan STP ?
5. Berapa besarnya sanksi administrasi untuk STP ?
6. Jika ternyata Wajib Pajak telah melunasi kewajiban pajaknya, apa yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak ?
7. Bagaimana tindakan selanjutnya bagi fiskus apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajak yang terutang setelah jangka waktu yang telah ditentukan ?

Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB) untuk menagih pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar ditambah denda administrasi sebesar 2 (dua) persen per bulan.

• Wajib Pajak (WP) tidak melunasi pajak yang terutang sedangkan saat jatuh tempo pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah lewat.
• WP melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran SPPT/SKP tetapi denda administrasi tidak dilunasi.

STP disampaikan kepada WP melalui:
• Kantor Pelayanan PBB/Kantor Penyuluhan Pajak.
• Kantor Pos dan Giro.
• Pemerintah Daerah.

STP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal STP diterima WP.

Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran.

WP dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas STP jika ternyata WP telah melunasi kewajiban pajaknya.

Pajak yang terutang dalam STP apabila tidak dilunasi setelah jangka waktu yang telah ditentukan dapat ditagih dengan surat paksa.