1. Apakah yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) ?
2. Apa saja dasar penerbitan SKP ?
3. Berapakah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam SKP ?
4. Bagaimana cara penyampaian SKP ?
5. Kapan batas waktu pelunasan SKP ?

Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajib Pajak (WP).

SKP diterbitkan apabila :

• Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak disampaikan kembali dalam jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
• Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ada ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh WP.

• Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang disebabkan oleh pengembalian SPOP lewat 30 hari setelah diterima WP, adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
• Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang disebabkan oleh hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya, dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi 25% dari selisih pajak yang terutang.

SKP disampaikan kepada WP melalui :

• Kantor Pelayanan PBB/Kantor Penyuluhan Pajak.
• Kantor Pos dan Giro.
• Pemerintah Daerah.

SKP harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak SKP diterima oleh WP.